Bimtek Kebijakan TKDN pada Produk TIK (Telematika) dan Perangkat Digital Nasional

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk TIK (Telematika) dan perangkat digital nasional semakin menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendorong kemandirian industri teknologi dalam negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan perangkat digital seperti laptop, server, base transceiver station (BTS), perangkat IoT, smart city devices, dan sistem telematika lainnya, Indonesia perlu memastikan kapasitas industri nasional mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.

Bimtek Kebijakan TKDN pada Produk TIK hadir sebagai program strategis untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, pelaku industri TIK, distributor, hingga penyedia barang/jasa mengenai aturan, mekanisme, dan strategi implementasi TKDN yang benar sesuai ketentuan Kemenperin dan regulasi pengadaan nasional.

Pengantar: Mengapa TKDN Produk TIK Menjadi Prioritas Nasional

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital melalui proyek-proyek strategis, antara lain:

• Digitalisasi layanan publik

• Smart city & smart village

• Pembangunan infrastruktur telekomunikasi

• Ekosistem internet of things (IoT)

• Sistem keamanan siber & data center nasional

• Digitalisasi pendidikan dan kesehatan

Seluruh proyek tersebut membutuhkan perangkat telematika dalam jumlah besar, seperti komputer, router, modem, perangkat jaringan, sensor IoT, CCTV, perangkat cloud, hingga perangkat mobile government.

Sayangnya, sebagian besar produk TIK di Indonesia masih bergantung pada impor, sehingga tingkat kemandirian industri nasional rendah. Melalui kebijakan TKDN, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan produk buatan dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta peningkatan daya saing manufaktur TIK.

Bimtek ini membantu seluruh pemangku kepentingan memahami cara menerapkan kebijakan tersebut secara efektif agar tidak terjadi kesalahan dalam pengadaan maupun proses sertifikasi.

Ruang Lingkup Kebijakan TKDN TIK dan Dasar Regulasi Terbaru

Kebijakan TKDN pada produk TIK diatur dalam sejumlah regulasi strategis, di antaranya:

• Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Penilaian dan Penghitungan TKDN

• Keputusan Menteri Perindustrian tentang bobot TKDN tiap kategori perangkat TIK

• Peraturan Presiden dan Inpres terkait P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

• Peraturan LKPP terkait kewajiban pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk TKDN

• Regulasi Kemenkominfo terkait perangkat telekomunikasi yang wajib bersertifikat

• Aturan Harmonisasi HS Code perangkat TIK

Ruang lingkup TKDN untuk sektor TIK meliputi:

• Laptop dan komputer

• Server, storage, dan perangkat cloud

• CCTV & perangkat keamanan sistem

• Perangkat jaringan (router, switch, access point)

• Perangkat telekomunikasi (BTS, repeater, modem)

• Perangkat IoT (sensor, gateway, smart devices)

• Aplikasi & software berlisensi lokal

• Sistem telematika lain yang diproduksi industri nasional

Penerapan TKDN pada sektor TIK juga harus memerhatikan apakah produk tersebut:

• Diproduksi/dirakit di Indonesia

• Menggunakan komponen lokal

• Memiliki sertifikat TKDN yang valid

• Termasuk dalam kategori wajib TKDN sesuai e-katalog

Tantangan Utama dalam Penerapan TKDN di Industri TIK

Sektor TIK memiliki karakteristik yang berbeda dibanding sektor industri lain, sehingga penerapan TKDN tidak dapat dilakukan secara seragam.

Berikut tantangan umum yang sering terjadi:

1. Ketergantungan Tinggi pada Komponen Impor

Komponen chipset, IC, motherboard, dan modul telekomunikasi sebagian besar berasal dari luar negeri. Hal ini membuat kenaikan TKDN perangkat TIK cukup sulit dicapai.

2. Kapasitas Industri Lokal yang Belum Merata

Tidak semua daerah memiliki fasilitas manufaktur TIK, sehingga produksi terkonsentrasi di kota besar.

3. Biaya Produksi Lokal Masih Relatif Tinggi

Beberapa industri lebih memilih impor karena harganya lebih murah dibanding produksi lokal.

4. Perubahan Regulasi yang Cepat

Proses pembaruan regulasi TKDN sektor TIK sangat dinamis mengikuti teknologi global. Tanpa pemahaman yang benar, penyedia berisiko melakukan pengadaan yang tidak sesuai aturan.

5. Kesalahan Interpretasi Sertifikat TKDN

Kesalahan umum:

• Menggunakan sertifikat kadaluarsa

• Sertifikat bukan untuk jenis produk yang ditawarkan

• Sertifikat dengan nilai TKDN tidak sesuai spesifikasi teknis

• Sertifikat pabrik yang tidak relevan

Melalui Bimtek, peserta dilatih untuk mengenali risiko ini.

Mekanisme Sertifikasi TKDN Produk TIK

Proses sertifikasi TKDN dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Pendaftaran ke Kemenperin
   Melampirkan dokumen perusahaan, fasilitas produksi, dan spesifikasi produk.

2. Audit oleh Lembaga Verifikasi TKDN
   Meliputi audit pabrik, audit material, dan audit proses produksi.

3. Penilaian & Penghitungan
   Lembaga auditor menghitung berdasarkan formula TKDN produk TIK.

4. Penerbitan Sertifikat TKDN
   Diterbitkan oleh Kemenperin melalui sistem SIINas.

5. Penggunaan Sertifikat dalam Pengadaan
   Sertifikat TKDN menjadi syarat wajib untuk e-katalog.

Peran Bimtek TKDN TIK dalam Transformasi Digital Nasional

Program Bimtek membantu berbagai instansi memahami hal-hal penting berikut:

• Regulasi TKDN terkini

• Penghitungan TKDN yang benar

• Penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah

• Identifikasi produk TIK yang wajib TKDN

• Cara verifikasi sertifikat TKDN

• Cara memilih vendor yang sesuai aturan

• Strategi peningkatan TKDN untuk produsen

Peserta Bimtek biasanya terdiri atas:

• Dinas Kominfo

• Biro Pengadaan Barang/Jasa

• BUMN/BUMD

• Distributor perangkat TIK

• Produsen & pabrikan lokal

• Konsultan pengadaan dan industri

• Pelaku UMKM teknologi

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apakah semua produk TIK wajib memiliki sertifikat TKDN?
Tidak semua, namun banyak kategori perangkat TIK termasuk dalam daftar wajib TKDN terutama untuk pengadaan pemerintah.

2. Bagaimana cara memverifikasi keaslian sertifikat TKDN?
Dapat dicek langsung melalui situs Kemenperin dengan memasukkan nomor sertifikat.

3. Berapa lama proses sertifikasi TKDN produk TIK?
Rata-rata 2–6 minggu tergantung kesiapan dokumen dan kompleksitas produk.

4. Apakah software juga dapat memiliki nilai TKDN?
Ya, software lokal atau software yang dikembangkan di Indonesia dapat dinilai TKDN.

5. Apakah TKDN berlaku untuk produk impor yang dirakit di Indonesia?
Ya, selama proses assembly dilakukan di Indonesia dan komponen lokal digunakan.

6. Apakah perusahaan UMKM bisa mendapatkan sertifikat TKDN?
Bisa, selama memenuhi syarat fasilitas produksi dan dokumen yang ditentukan.

7. Apakah sertifikat TKDN bisa digunakan untuk beberapa produk sekaligus?
Tidak, sertifikat TKDN berlaku per jenis produk dan spesifikasinya.