Tujuan Bimtek Integrasi Layanan Digital SPBE Publik :

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai konsep, kebijakan, dan kerangka kerja SPBE dalam konteks integrasi layanan digital untuk pelayanan publik.

2. Mendorong kemampuan teknis dan manajerial dalam merancang, mengelola, serta mengimplementasikan integrasi layanan digital lintas unit kerja dan sektor pelayanan.

3. Mendukung percepatan transformasi digital instansi pemerintah melalui penerapan interoperabilitas data dan aplikasi berbasis arsitektur SPBE nasional.

4. Mengidentifikasi hambatan dan solusi strategis dalam proses integrasi layanan digital, termasuk aspek regulasi, keamanan data, dan pengelolaan perubahan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.

6. Menyiapkan SDM aparatur pemerintah yang adaptif dan kompeten sebagai agen perubahan digital di lingkungan kerja masing-masing.

Materi Bimtek Integrasi Layanan Digital SPBE Publik :

• Kebijakan Nasional SPBE dan Transformasi Digital Pemerintahan
  – Regulasi, arahan strategis, dan roadmap transformasi digital instansi pemerintah.

• Prinsip dan Konsep Integrasi Layanan Digital
  – Standar interoperabilitas, integrasi data dan aplikasi, serta prinsip satu data dan satu layanan.

• Arsitektur SPBE dan Tata Kelola Digital
  – Perencanaan arsitektur, pengelolaan aset digital, dan penerapan manajemen layanan TI dalam pemerintahan.

• Strategi Integrasi Layanan Publik Berbasis SPBE
  – Langkah teknis integrasi, identifikasi layanan prioritas, dan model kolaborasi antar-unit kerja.

• Pemanfaatan Platform Digital Pemerintah (PDN, Satu Data Indonesia, dsb.)
  – Studi kasus dan simulasi penggunaan platform layanan publik terintegrasi.

• Keamanan Informasi dan Perlindungan Data dalam SPBE
  – Kebijakan keamanan, mitigasi risiko siber, serta perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik digital.

• Monitoring, Evaluasi, dan Indeks Kematangan SPBE
  – Teknik evaluasi implementasi, indikator kinerja, dan upaya perbaikan berkelanjutan.

• Studi Kasus dan Praktik Baik Implementasi Integrasi Layanan Digital
  – Sharing pengalaman instansi yang telah berhasil menerapkan SPBE secara terintegrasi.

Klasifikasi Peserta Bimtek Integrasi Layanan Digital SPBE Publik :

• Pejabat dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
  – Sebagai penanggung jawab utama implementasi SPBE dan sistem informasi pemerintahan.

• Pejabat Perencana dan Subbagian Program
  – Bertugas merancang roadmap digitalisasi dan integrasi layanan lintas sektor.

• Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian / TU
  – Terkait dengan pengelolaan dokumen dan layanan administrasi digital.

• Tim Pelaksana SPBE / Tim Transformasi Digital Instansi
  – Yang secara langsung menangani teknis pengembangan dan integrasi layanan.

• Pejabat Pengelola Layanan Publik (OSS, Dukcapil, PTSP, dll.)
  – Untuk mengoptimalkan penyediaan layanan berbasis digital secara terpadu.

• Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)
  – Yang berperan dalam reformasi birokrasi dan penyusunan SOP layanan digital.

• Tenaga IT / Admin Sistem Informasi Pemerintah Daerah
  – Bertugas pada aspek teknis infrastruktur, integrasi data, dan aplikasi layanan.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Integrasi Layanan Digital SPBE Publik