Bimtek Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025 2026-2027

Pendahuluan

Pariwisata tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. Perkembangan global menunjukkan bahwa pariwisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, degradasi budaya lokal, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks inilah konsep Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) menjadi pendekatan utama dalam pembangunan sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan program pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun, implementasi pariwisata berkelanjutan di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman konsep, lemahnya perencanaan, hingga minimnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Bimtek Pariwisata Berkelanjutan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata agar mampu merancang dan mengelola pariwisata yang berorientasi jangka panjang.

Konsep Dasar Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi, serta memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Tujuan Pariwisata Berkelanjutan

Tujuan utama pariwisata berkelanjutan meliputi:

• Melindungi dan melestarikan lingkungan

• Menjaga nilai dan identitas budaya lokal

• Memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat

• Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan

• Mendorong tata kelola pariwisata yang bertanggung jawab

Prinsip Utama Sustainable Tourism

Pariwisata berkelanjutan berlandaskan pada prinsip:

• Keberlanjutan lingkungan

• Keadilan sosial

• Efisiensi ekonomi

• Partisipasi masyarakat

• Tata kelola yang transparan

Landasan Hukum Pariwisata Berkelanjutan Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025

UU Nomor 18 Tahun 2025 menjadi dasar hukum penting dalam penerapan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Arah Kebijakan dalam UU Nomor 18 Tahun 2025

Undang-undang ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus:

• Mengedepankan prinsip keberlanjutan

• Menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan

• Mendorong pemberdayaan masyarakat lokal

• Mengintegrasikan pariwisata dengan pembangunan daerah

Implikasi bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, UU ini menuntut:

• Penyusunan kebijakan pariwisata berbasis keberlanjutan

• Integrasi pariwisata dalam dokumen perencanaan daerah

• Penguatan peran masyarakat dan pelaku usaha lokal

• Pengendalian dampak negatif pariwisata

Urgensi Bimtek Pariwisata Berkelanjutan

Perubahan paradigma pembangunan pariwisata memerlukan peningkatan kapasitas aparatur daerah.

Tantangan Implementasi Sustainable Tourism di Daerah

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

• Pemahaman konsep keberlanjutan yang belum merata

• Orientasi pariwisata yang masih berbasis kuantitas

• Keterbatasan data daya dukung lingkungan

• Minimnya kolaborasi lintas sektor

• Lemahnya pengawasan dan evaluasi

Peran Strategis Bimtek

Bimtek Pariwisata Berkelanjutan berperan untuk:

• Meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan

• Membekali peserta dengan metode perencanaan berkelanjutan

• Menyediakan contoh praktik baik

• Mendorong perubahan pola pikir pengelolaan pariwisata

Pilar Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar utama yang saling terkait.

Pilar Lingkungan

Fokus utama pilar lingkungan meliputi:

• Perlindungan ekosistem dan biodiversitas

• Pengendalian daya dukung destinasi

• Pengelolaan limbah dan energi

• Adaptasi terhadap perubahan iklim

Pilar Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya mencakup:

• Pelestarian adat dan tradisi lokal

• Penghormatan terhadap nilai masyarakat setempat

• Pemberdayaan komunitas lokal

• Pencegahan konflik sosial

Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi bertujuan untuk:

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• Menciptakan lapangan kerja lokal

• Mengembangkan UMKM pariwisata

• Mendorong investasi berkelanjutan

Tahapan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan tahapan yang terencana.

Identifikasi Potensi dan Daya Dukung

Tahap awal mencakup:

• Inventarisasi daya tarik wisata

• Analisis daya dukung lingkungan

• Pemetaan pemangku kepentingan

Perencanaan Berbasis Keberlanjutan

Perencanaan dilakukan dengan:

• Menetapkan visi pariwisata berkelanjutan

• Menyusun kebijakan dan strategi

• Menentukan indikator keberlanjutan

Implementasi Program

Implementasi dilakukan melalui:

• Pengembangan destinasi ramah lingkungan

• Pelatihan SDM pariwisata

• Penerapan standar operasional berkelanjutan

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring bertujuan untuk:

• Mengukur dampak lingkungan dan sosial

• Menilai manfaat ekonomi

• Menyempurnakan kebijakan dan program

Peran Pemerintah Daerah dalam Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam keberhasilan implementasi sustainable tourism.

Peran Regulator

• Menyusun kebijakan dan regulasi daerah

• Menetapkan standar pengelolaan destinasi

• Melakukan pengawasan dan pengendalian

Peran Fasilitator

• Mendorong kemitraan dengan swasta

• Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan

• Mendukung promosi destinasi berkelanjutan

Peran Koordinator

• Mengintegrasikan lintas sektor

• Menyatukan kepentingan pemangku kepentingan

• Menjaga sinergi program

Contoh Kasus Penerapan Pariwisata Berkelanjutan

Sebuah desa wisata berbasis alam dan budaya menghadapi tekanan lingkungan akibat meningkatnya jumlah wisatawan.

Permasalahan

• Sampah wisata meningkat

• Kerusakan ekosistem

• Manfaat ekonomi belum merata

Strategi Berkelanjutan

• Pembatasan jumlah kunjungan

• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

• Pengembangan UMKM lokal

Hasil Implementasi

• Lingkungan lebih terjaga

• Pendapatan masyarakat meningkat

• Kepuasan wisatawan lebih tinggi

Manfaat Bimtek Pariwisata Berkelanjutan

Bimtek memberikan manfaat nyata, antara lain:

• Meningkatkan kapasitas aparatur daerah

• Mendorong kebijakan pariwisata berkelanjutan

• Mengurangi dampak negatif pariwisata

• Meningkatkan daya saing destinasi

Tabel Ringkasan Fokus Pariwisata Berkelanjutan

FAQ Seputar Bimtek Pariwisata Berkelanjutan

Apa itu pariwisata berkelanjutan?
Pariwisata yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Mengapa UU Nomor 18 Tahun 2025 penting?
Karena menjadi dasar hukum penerapan pariwisata berkelanjutan di daerah.

Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
Aparatur pemerintah daerah, dinas pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait.

Apakah bimtek mencakup studi kasus?
Ya, disertai contoh praktik nyata penerapan sustainable tourism.

Apa manfaat jangka panjangnya?
Terwujudnya pariwisata daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Apakah materi dapat disesuaikan kebutuhan daerah?
Materi fleksibel sesuai karakteristik daerah.

Penutup

Pariwisata berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah dalam menjaga lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Bimtek Pariwisata Berkelanjutan Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab, adaptif, dan berorientasi masa depan.