Bimtek Pengembangan Pariwisata Daerah Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025 2026-2027

Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki dampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 memberikan arah baru bagi pembangunan pariwisata nasional dan daerah. Regulasi ini menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan ekonomi daerah.

Namun, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, Bimtek Pengembangan Pariwisata Daerah menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata agar mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembangunan pariwisata sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2025.

Konsep Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata daerah adalah proses terencana untuk mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki suatu daerah guna memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan.

Pengertian Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata daerah merupakan upaya sistematis dalam mengelola daya tarik wisata, fasilitas pendukung, kelembagaan, serta sumber daya manusia pariwisata untuk meningkatkan daya saing destinasi.

Tujuan Pengembangan Pariwisata Daerah

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

• Menciptakan lapangan kerja dan usaha

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• Melestarikan budaya dan lingkungan

• Memperkuat identitas dan citra daerah

Prinsip Dasar Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata harus berlandaskan pada:

• Keberlanjutan (sustainability)

• Keadilan dan inklusivitas

• Kearifan lokal

• Partisipasi masyarakat

• Sinergi lintas sektor

Landasan Hukum Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata daerah wajib mengacu pada regulasi yang berlaku agar memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas.

Substansi UU Nomor 18 Tahun 2025

UU Nomor 18 Tahun 2025 menekankan beberapa aspek penting, antara lain:

• Perencanaan pariwisata yang terintegrasi

• Penguatan peran pemerintah daerah

• Perlindungan sumber daya alam dan budaya

• Peningkatan kualitas SDM pariwisata

• Penguatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat

Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Pengembangan pariwisata daerah harus selaras dengan:

• RPJPD dan RPJMD

• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

• RTRW dan RDTR

• Kebijakan sektor terkait lainnya

Urgensi Bimtek Pengembangan Pariwisata Daerah

Perubahan regulasi dan dinamika global pariwisata menuntut peningkatan kapasitas aparatur daerah.

Tantangan Pengembangan Pariwisata di Daerah

Beberapa tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah meliputi:

• Keterbatasan pemahaman regulasi terbaru

• Perencanaan pariwisata yang belum terarah

• Minimnya data dan analisis potensi wisata

• Lemahnya koordinasi lintas sektor

• Kurangnya keterlibatan masyarakat

Peran Strategis Bimtek

Bimtek berperan untuk:

• Meningkatkan pemahaman kebijakan dan regulasi

• Memperkuat kemampuan perencanaan dan implementasi

• Menyediakan contoh praktik baik pengembangan pariwisata

• Mendorong inovasi dan kolaborasi

Pilar Utama Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata daerah dilakukan melalui beberapa pilar utama yang saling terkait.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan destinasi mencakup:

• Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan

• Aksesibilitas menuju destinasi

• Amenitas atau fasilitas pendukung

• Pengelolaan destinasi yang profesional

Pengembangan Industri Pariwisata

Industri pariwisata meliputi:

• Usaha akomodasi

• Jasa perjalanan wisata

• Usaha kuliner dan ekonomi kreatif

• Usaha pendukung pariwisata lainnya

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Strategi pemasaran dilakukan melalui:

• Branding destinasi

• Promosi berbasis digital

• Kerja sama dengan pelaku industri

• Pengembangan event pariwisata

Penguatan Kelembagaan dan SDM

Aspek kelembagaan meliputi:

• Tata kelola pariwisata daerah

• Peningkatan kompetensi aparatur

• Pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata

Tahapan Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bertahap dan terencana.

Identifikasi Potensi dan Masalah

Tahap awal dilakukan dengan:

• Inventarisasi daya tarik wisata

• Analisis peluang dan tantangan

• Pemetaan pemangku kepentingan

Perencanaan Strategis

Perencanaan mencakup:

• Penetapan visi dan misi pariwisata

• Penentuan tujuan dan sasaran

• Penyusunan strategi dan kebijakan

Implementasi Program

Implementasi dilakukan melalui:

• Program pengembangan destinasi

• Program peningkatan SDM

• Program promosi dan pemasaran

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring bertujuan untuk:

• Menilai capaian program

• Mengidentifikasi kendala

• Menyempurnakan kebijakan

Integrasi Pariwisata Berkelanjutan

UU Nomor 18 Tahun 2025 menempatkan pariwisata berkelanjutan sebagai prinsip utama.

Aspek Lingkungan

• Pengendalian daya dukung destinasi

• Pengelolaan limbah pariwisata

• Konservasi sumber daya alam

Aspek Sosial dan Budaya

• Pelestarian budaya lokal

• Pemberdayaan masyarakat

• Pengembangan desa wisata

Aspek Ekonomi

• Peningkatan pendapatan daerah

• Penguatan UMKM pariwisata

• Distribusi manfaat ekonomi

Contoh Kasus Pengembangan Pariwisata Daerah

Sebuah kabupaten dengan potensi wisata alam dan budaya menghadapi tantangan rendahnya kunjungan wisatawan.

Permasalahan

• Aksesibilitas terbatas

• Promosi belum optimal

• Keterlibatan masyarakat rendah

Strategi yang Diterapkan

• Pengembangan desa wisata

• Pelatihan SDM pariwisata

• Promosi digital dan event daerah

Hasil yang Dicapai

• Peningkatan kunjungan wisata

• Tumbuhnya usaha ekonomi kreatif

• Meningkatnya pendapatan masyarakat

Manfaat Bimtek Pengembangan Pariwisata Daerah

Bimtek memberikan berbagai manfaat, antara lain:

• Meningkatkan kualitas perencanaan pariwisata

• Memperkuat kapasitas aparatur daerah

• Mengurangi kesalahan kebijakan

• Meningkatkan daya saing destinasi

Tabel Ringkasan Fokus Pengembangan Pariwisata

FAQ Seputar Bimtek Pengembangan Pariwisata Daerah

Apa tujuan utama bimtek ini?
Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengembangkan pariwisata sesuai UU Nomor 18 Tahun 2025.

Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
Aparatur pemerintah daerah, dinas pariwisata, Bappeda, dan pemangku kepentingan pariwisata.

Apakah bimtek membahas praktik lapangan?
Ya, bimtek dilengkapi studi kasus dan contoh praktik baik.

Apakah materi sesuai regulasi terbaru?
Materi disusun mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025 dan kebijakan terkait.

Apa dampak jangka panjang bimtek ini?
Terciptanya pengembangan pariwisata daerah yang terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Apakah bimtek dapat disesuaikan kebutuhan daerah?
Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah.

Penutup

Pengembangan pariwisata daerah yang terencana dan berkelanjutan merupakan kunci peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Bimtek Pengembangan Pariwisata Daerah Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program pariwisata yang efektif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.