Bimtek Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025 2026-2027

Pendahuluan

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Agar pengembangan pariwisata berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai dokumen perencanaan jangka panjang.

Seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, penyusunan RIPPARDA menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif terhadap perubahan global, serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang membidangi pariwisata dan perencanaan pembangunan, dituntut memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai.

Bimtek Penyusunan RIPPARDA menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam merumuskan dokumen perencanaan pariwisata yang berkualitas, implementatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Dasar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

RIPPARDA merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata daerah untuk jangka waktu tertentu, umumnya 15–20 tahun, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata di daerah.

Pengertian RIPPARDA

RIPPARDA adalah dokumen strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah lainnya.

Fungsi RIPPARDA

• Menjadi acuan pengembangan destinasi pariwisata daerah

• Menjamin kesinambungan pembangunan pariwisata

• Menyatukan kepentingan lintas sektor dan pemangku kepentingan

• Menjadi dasar penganggaran dan investasi pariwisata

Ruang Lingkup RIPPARDA

RIPPARDA mencakup empat pilar utama pembangunan pariwisata, yaitu:

1. Destinasi pariwisata

2. Industri pariwisata

3. Pemasaran pariwisata

4. Kelembagaan dan sumber daya manusia

Landasan Hukum Penyusunan RIPPARDA Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 memberikan penguatan pada aspek perencanaan, keberlanjutan, serta kolaborasi dalam pengembangan pariwisata daerah.

Pokok Pengaturan dalam UU Nomor 18 Tahun 2025

Beberapa pengaturan penting yang menjadi dasar penyusunan RIPPARDA antara lain:

• Penguatan perencanaan berbasis potensi dan daya dukung daerah

• Integrasi pariwisata dengan ekonomi kreatif dan UMKM

• Perlindungan lingkungan dan budaya lokal

• Pelibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata

Keterkaitan RIPPARDA dengan Dokumen Perencanaan Lain

RIPPARDA harus selaras dengan:

• RPJPD dan RPJMD

• RTRW dan RDTR

• Rencana strategis perangkat daerah

• Kebijakan nasional dan provinsi di bidang pariwisata

Urgensi Bimtek Penyusunan RIPPARDA bagi Pemerintah Daerah

Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam menyusun RIPPARDA yang sesuai regulasi dan mampu diimplementasikan secara efektif.

Tantangan Umum Penyusunan RIPPARDA

• Keterbatasan pemahaman regulasi terbaru

• Minimnya data dan analisis potensi pariwisata

• Kurangnya sinergi antar perangkat daerah

• Dokumen RIPPARDA yang tidak operasional

Peran Strategis Bimtek

Melalui bimtek, peserta akan memperoleh:

• Pemahaman regulasi yang komprehensif

• Metodologi penyusunan RIPPARDA yang sistematis

• Contoh praktik terbaik dari daerah lain

• Keterampilan analisis dan perumusan kebijakan

Tahapan Penyusunan RIPPARDA yang Sistematis

Penyusunan RIPPARDA harus dilakukan secara bertahap agar menghasilkan dokumen yang berkualitas.

Tahap Persiapan

• Pembentukan tim penyusun

• Pengumpulan data dan informasi awal

• Penetapan ruang lingkup dan jadwal kerja

Tahap Analisis

Analisis dilakukan terhadap:

• Potensi dan daya tarik wisata

• Aksesibilitas dan amenitas

• Daya dukung lingkungan

• Kelembagaan dan SDM pariwisata

Tahap Perumusan Kebijakan

• Penetapan visi dan misi pariwisata daerah

• Penentuan tujuan dan sasaran pengembangan

• Penyusunan arah kebijakan dan strategi

Tahap Penyusunan Program

Program disusun secara bertahap dan terukur, mencakup:

• Program pengembangan destinasi

• Program peningkatan SDM

• Program pemasaran pariwisata

• Program penguatan kelembagaan

Komponen Utama dalam Dokumen RIPPARDA

Dokumen RIPPARDA yang baik harus memuat komponen utama berikut:

Integrasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

UU Nomor 18 Tahun 2025 menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan dalam setiap perencanaan.

Prinsip Utama Pariwisata Berkelanjutan

• Keberlanjutan lingkungan

• Keadilan sosial dan ekonomi

• Pelestarian budaya lokal

• Partisipasi masyarakat

Implementasi dalam RIPPARDA

Implementasi prinsip berkelanjutan dilakukan melalui:

• Pembatasan daya tampung destinasi

• Pengelolaan limbah dan konservasi alam

• Pemberdayaan masyarakat lokal

Contoh Kasus Penyusunan RIPPARDA di Daerah

Salah satu contoh praktik baik adalah penyusunan RIPPARDA di sebuah kabupaten wisata berbasis alam dan budaya.

Latar Belakang

Daerah tersebut memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar, namun belum terkelola secara optimal.

Pendekatan yang Digunakan

• Pelibatan masyarakat desa wisata

• Kolaborasi lintas perangkat daerah

• Penguatan branding destinasi

Hasil yang Dicapai

• Peningkatan kunjungan wisata

• Tumbuhnya UMKM pariwisata

• Terjaganya kelestarian lingkungan

Peran SDM dan Kelembagaan dalam RIPPARDA

Keberhasilan implementasi RIPPARDA sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.

Penguatan Kapasitas SDM

• Pelatihan dan sertifikasi pariwisata

• Peningkatan kompetensi aparatur daerah

• Pengembangan pelaku usaha lokal

Penguatan Kelembagaan

• Pembentukan forum pariwisata daerah

• Sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat

• Tata kelola pariwisata yang transparan

Manfaat Bimtek Penyusunan RIPPARDA

Bimtek memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, antara lain:

• Meningkatkan kualitas dokumen RIPPARDA

• Meminimalkan kesalahan regulasi

• Mempercepat proses penyusunan

• Meningkatkan kesiapan implementasi

FAQ Seputar Bimtek Penyusunan RIPPARDA

Apa itu RIPPARDA dan mengapa penting?
RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pariwisata daerah yang menjadi pedoman pengembangan pariwisata jangka panjang.

Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
Aparatur pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait.

Apakah bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru?
Ya, bimtek mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2025 dan regulasi pendukung lainnya.

Apakah bimtek mencakup praktik penyusunan dokumen?
Mencakup teori, studi kasus, dan simulasi penyusunan RIPPARDA.

Apa hasil yang diharapkan dari bimtek ini?
Peserta mampu menyusun atau menyempurnakan dokumen RIPPARDA yang berkualitas dan implementatif.

Apakah bimtek dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah?
Materi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Penutup

Penyusunan RIPPARDA yang berkualitas merupakan fondasi utama pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui Bimtek Penyusunan RIPPARDA Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2025, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas perencanaan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menghasilkan dokumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.