Tujuan Bimtek Tata Cara Pengadaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa :

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui Dana DAK Fisik dan Dana Desa.

2. Membekali aparatur desa dan daerah dengan keterampilan teknis menyusun dokumen pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

3. Menjelaskan perbedaan prosedur antara pengadaan reguler dengan pengadaan khusus melalui dana transfer pusat ke daerah.

4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan agar sesuai prinsip-prinsip good governance.

5. Menghindari potensi temuan dan pelanggaran hukum akibat kesalahan dalam proses pengadaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa.

6. Mempersiapkan peserta dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), memilih metode pengadaan yang tepat, serta melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban dana dengan benar.

7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan, sehingga hasilnya tepat waktu, tepat guna, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa maupun daerah.

Materi Bimtek Tata Cara Pengadaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa :

• Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Dana DAK Fisik dan Dana Desa
  – Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan, Permendagri, dan Peraturan LKPP terkait pengadaan dana transfer ke daerah.

• Perbedaan Pengadaan Reguler dan Pengadaan Dana Khusus
  – Penekanan pada karakteristik, fleksibilitas, serta pembatasan dalam pengadaan menggunakan dana DAK Fisik dan Dana Desa.

• Tahapan Perencanaan Pengadaan Dana DAK dan Dana Desa
  – Identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kegiatan, serta penyelarasan dengan APBDes atau APBD.

• Metode Pelaksanaan Pengadaan: Swakelola dan Penyedia
  – Ketentuan pelaksanaan swakelola oleh masyarakat dan penggunaan penyedia jasa sesuai kondisi lapangan.

• Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  – Teknik menyusun dokumen RUP, RAB, dan HPS yang akurat dan sesuai ketentuan.

• Tata Cara Pemilihan Penyedia dan Pencatatan Transaksi
  – Panduan teknis pelaksanaan pengadaan dan pencatatan kegiatan keuangan secara tertib administrasi.

• Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Audit Pengadaan Dana DAK dan Dana Desa
  – Ketentuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengawasan oleh APIP, BPK, dan instansi terkait.

• Studi Kasus dan Praktik Penyusunan Dokumen
  – Simulasi langsung berdasarkan kasus pengadaan nyata di desa dan daerah.

Klasifikasi Peserta Bimtek Tata Cara Pengadaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa :

• Kepala Desa dan Perangkat Desa
  – Termasuk sekretaris desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Pembangunan yang bertugas merancang dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa.

• Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa
  – Yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pelaksanaan fisik kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

• Pejabat Pengadaan dan PPK di Daerah
  – Aparatur pemerintah daerah yang mengelola pengadaan dari Dana DAK Fisik.

• Perencana dan Pengelola Anggaran
  – Di tingkat desa maupun daerah yang menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis DAK atau Dana Desa.

• Kepala Bappeda, Dinas Teknis, dan OPD Terkait
  – Yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan program DAK Fisik lintas sektor.

• Pengelola Keuangan dan Bendahara Desa/Daerah
  – Untuk memahami prosedur pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pengadaan.

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
  – Seperti Inspektorat Daerah yang mengawasi dan mengaudit pelaksanaan kegiatan DAK dan Dana Desa.

• Peserta Umum dari BUMDes atau Konsultan Pendamping
  – Yang mendampingi pelaksanaan pengadaan desa dan ingin memperkuat pemahaman regulasi serta teknis pelaksanaan.

Sehubungan Dengan hal tersebut, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan kegiatan: Bimtek Tata Cara Pengadaan Dana DAK Fisik dan Dana Desa